DOKTER WAJIB MENGUBAH SISTEM (by dokter nurisma , tinggal di Inggris)

Kadang ada yang mempermasalahkan dokter Indonesia kok judes, kok ngga perduli. Coba deh anda bekerja melayani 50 orang dalam waktu 4 jam setiap hari kerja. Kalau sejam harus tertangani 12 orang, berarti setiap orang harus sudah beres dalam waktu 5 menit saja. Mustahil bisa menanyakan keluhan, pemeriksaan fisik lantas mencatatnya dengan baik. Menurut saya dengan beban kerja seperti ini sifat judes & ketus bisa menjadi resiko bawaan profesi dokter di Indonesia.

Sekarang beban kerja yang berat tersebut diperparah oleh kompensasi yang buruk. Teman saya seorang dokter spesialis *** bekerja di sebuah RSUD yang dikelola pemerintah daerah. Beban kerjanya ya seperti tadi, tapi percaya deh selama saya kenal beliau, beliau melayani pasien dengan baik, tidak ada itu kesan ketus, judes atau kasar. Insentif yang didapatkan sebagai dokter di RSUD tersebut hanya sekitar 3 jutaan. Jasa medis dari pasien yang dikelola-nya belum juga didapatkan setelah 4 bulan bekerja. Ketika akhirnya dapat besarnya jauh lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang diterima teman sejawatnya di RS Swasta yang sama-sama mengelola pasien BPJS. Alasannya sederhana, ini RSUD milik Pemerintah daerah jadi terikat Peraturan Daerah. Akibatnya ya urusan perut terpaksa didahulukan.

Beberapa dokter yang belum terikat memutuskan keluar dan pindah kerjaan di RS lain, beberapa memutuskan tidak mau operasi, beberapa bahkan menghilang & tidak kunjung praktek di RS tersebut. Bagi para dokter yang sudah terikat PNS dan bertugas lama di RS tersebut, keadaan ini sulit diatasi walau sudah berdiskusi intens dengan pihak managemen. Beberapa menginginkan demonstrasi atau mogok, tapi gagasan ini langsung ditentang oleh yang lain. "Kamu ngga lihat apa gara-gara kita mogok kerja tahun lalu, dokter dicerca, dihina, dibilang tidak perduli kemanusiaan, dibilang melanggar etika kedokteran! Sudah terima saja nasib, anggap saja pengabdian."

Dokter yang lain bilang "Enak saja pengabdian, kenapa kita yang kerja menangani pasien mengabdi tanpa dihargai sementara "mereka" ongkang-ongkang kaki kebagian besar?! Kenapa kita harus rela tenaga kita dimanfaatkan orang lain tanpa penghargaan yang layak?!." Akhirnya dengan "terpaksa" mereka kembali bekerja sampai akhirnya ada yang ngga tahan dan memutuskan tidak mau isi status. Artinya pasien tetap terlayani tapi RS tidak akan mendapatkan uang dari BPJS karena statusnya tidak lengkap dan tidak bisa di klaim-kan.

Ini hanya cerita yang diolah dari sebuah RSUD milik Pemda yang kebetulan bermasalah. Sayangnya "kebetulan" masalah serupa tidak hanya terjadi di RSUD tersebut saja. Sudah banyak cerita hal tersebut terjadi di RSUD lainnya. Setiap kali ada demonstrasi, bupati dan anggota dewan, seakan muncul sebagai pahlawan dan menghujat mereka yang berjuang memperjuangkan hak-nya tanpa melihat masalahnya dimana. Akibatnya masalahnya tidak terselesaikan.

Hak menurut saya tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban dengan beban kerja yang berat dan berisiko tentunya harus dihargai layak. Ketika kewajiban tersebut diacuhkan dan direndahkan dokter berhak menuntut lebih. Bukankah dengan demikian pada akhirnya layanan yang diberikan bisa lebih baik dan mungkin lebih banyak nyawa terselamatkan?

Seorang Professor yang mengajarkan etika kedokteran pernah menulis sebuah opini seperti ini: Jika memang dokter tidak bisa bekerja optimal menolong sesama karena bekerja dalam sistem yang bobrok, dokter tersebut berkewajiban merubah sistem tersebut dengan segala cara. Kalau perlu dengan demonstrasi bahkan mogok.

Pandangan seperti itu sudah diamini di banyak negara. Coba lihat negara-negara lain di dunia, dokter demonstrasi bahkan mogok kerja di Jepan, Korsel, India, Peru, Inggris, Amerika sudah dianggap sebagai suatu kewajaran. Masyarakat bisa melihat kalau dokter bekerja harus sepenuh hati, harus didukung oleh infrastruktur yang baik, harus ditunjang oleh sistem pembiayaan yang baik. Tidak bisa sebuah pelayanan kesehatan yang baik tercipta jika dokternya kewalahan menangani pasien yang terlalu banyak atau bekerja setengah hati karena dihargai seadanya.

Masalahnya harus diakui ada, bisa jadi hal ini terjadi di RS tempat anda bekerja. Membiarkannya tidak terselesaikan hanya akan menjadikan masalah tersebut semakin besar, dan yakinlah pada akhirnya bukan hanya dokter yang jadi korban. Tapi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Selesaikan masalahnya, 1 minggu mogok dengan aturan yang jelas sehingga tidak banyak jatuh korban, akan terbayar jika pada akhirnya anda bisa bekerja leluasa menolong banyak orang. Itu jika dikerjakan di RS anda yang bermasalah, jika dikerjakan kompak secara nasional, insyallah jutaan orang bisa kita tolong mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Sistem yang baik melahirkan hasil yang baik, sistem buruk yang dibiarkan tanpa koreksi justru hanya akan membawa korban. Jika kita ingin serius menolong orang, benahi sistemnya. (dokter Erta Priadi Wirawijaya, di grupDokter Indonesia Bersatu)

***
Dokter-dokternya sudah menyadari perlunya 'membenahi' sistem. Kalau ingin sistem Islam yang diterima, aktivis dakwahnya harus punya pemahaman yang baik ttg layanan sistem kesehatan dalam islam. Berdasar pengalaman, sih, ujungnya akan ke sistem ekonomi juga... (meski politik pasti masuk krn bicara ttg kebijakan penguasa...)

Krn itu aktivis dakwah harus bisa berpikir runtut dan sistematis, tidak melompat tiba2 menyalahkan demokrasi. Juga tidak membawa referensi hoax misalnya tentang antivaksinasi.

Yuk, kita ngaji lagi...

Tweet

Subscribe to receive free email updates: